Ini Janji Ketua KONI Saat Audensi Bersama LSM GKS di DPRD Sampang

Sampang - Merosotnya prestasi olahraga Kabupaten Sampang dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke VII/2022 dimana Kabupaten Sampang sendiri berada di posisi paling bawah yakni 38 yang di selenggarakan di Kabupaten Jember, Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Kawal Sampang (GKS) tuntut ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mundur dari jabatannya. 

LSM GKS Bersama wakil ketua dan anggota Badan Anggaran (Banggar), ketua dan pengurus KONI, perwakilan Inspektorat Daerah, perwakilan BPPKAD dan Disporabudpar, menggelar audensi tentang tata kelola KONI di ruangan rapat komisi besar DPRD Sampang. (28/07) 

Baca juga: Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Lakukan Pendampingan Pelimpahan Berkas ABH di Kejaksaan Negeri Cilacap

Ketua LSM GKS Nurul Hidayat menuntut kepada ketua KONI untuk mundur karena dirinya menilai dari hasil temuan tata kelola dan hasil Porprov Jatim di tubuh KONI banyak menimbulkan masalahan salah satunya pengelolaan keuangan dan penetapan anggaran di tiap cabang olahraga (Cabor). 

“Berdasarkan data dan informasi dari tim investigasi serta advokasi, dalam menetapkan Cabor baru sebagai binaan tanpa dilakukan pembahasan dengan anggota, ” ungkap Abd Azis selaku Sekretaris LSM GKS

Baca juga: Enam Bulan Berlatih Pencak Silat Merpati Putih, 40 CASN Lapas Karanganyar Jalani Ujian Kenaikan Tingkat

Mananggapi hal tersebut ketua KONI Kabupaten Sampang Abd Wasik berkomitmen dengan tegas dan lantang akan tuntutan LSM GKS dengan siap mengundurkan diri jika prestasi atlet khususnya KONI Sampang tidak ada perubahan dan tidak bisa mengembalikan atau mengangkat posisi Kabupaten Sampang di ajang Porprov di tahun 2023 nanti. 

"Saya akan mundur kalau di Porprov berikutnya tidak berhasil, " janjinya saat audensi berlangsung. 

Baca juga: Klien Dewasa Bapas Nusakambangan Laksanakan Wajib Lapor Rutin

Sedangkan Fauzan Adhima Wakil Ketua DPRD yang memimpin audensi tersebut meminta agar ketua KONI melakukan evaluasi dan perbaikan baik dari tata kelola keuangan maupun organisasi serta meminta Inspektorat Daerah melakukan Audit. (Huz/Full)